Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada
sekolah-sekolah milik pemerintah. Menyikapi keputusan MK tersebut,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, berencana
untuk berkonsultasi dengan pihak MK. Konsultasi itu dilakukan untuk
memastikan perubahan status RSBI/SBI itu berlaku pada sekolah negeri dan
swasta, atau hanya berlaku pada sekolah negeri.
"Jika saya baca keputusannya, dikatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, artinya sekolah negeri. Lalu bagaimana dengan sekolah swastanya? Ini yang mau saya konsultasikan," tutur Nuh saat jumpa pers di Gedung A Kemendikbud, Rabu (9/1/2013).
Jika hanya berlaku pada sekolah negeri, lanjutnya, maka keputusan ini akan menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan Indonesia. Menurut Nuh, tidak hanya sekolah negeri yang menjadi bagian dari pendidikan Indonesia, namun juga sekolah swasta. Oleh karena itu, keputusan ini tidak boleh hanya diterapkan kepada sekolah negeri.
"Seandainya yang dilarang hanya sekolah negeri sementara sekolah swasta diizinkan untuk berlabel RSBI, maka akan ada dualisme dalam sistem pendidikan Indonesia. Kami (Kemendikbud) tidak ingin nantinya ada dualisme," tambahnya.
Sementara itu, untuk nasib sekolah-sekolah yang dulunya berstatus RSBI, Nuh menuturkan bahwa pemerintah akan tetap memberi pendampingan dan perlindungan kepada sekolah-sekolah tersebut. Hal itu dilakukan agar kualitas dan prestasi yang telah dicapai oleh sekolah tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
"Pemerintah dan pemerintah daerah akan tetap memberikan perlindungan kepada mereka (sekolah RSBI), karena mereka juga produk dari kebijakan pemerintah dan tidak boleh diabaikan," imbuh Nuh.
"Jika saya baca keputusannya, dikatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, artinya sekolah negeri. Lalu bagaimana dengan sekolah swastanya? Ini yang mau saya konsultasikan," tutur Nuh saat jumpa pers di Gedung A Kemendikbud, Rabu (9/1/2013).
Jika hanya berlaku pada sekolah negeri, lanjutnya, maka keputusan ini akan menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan Indonesia. Menurut Nuh, tidak hanya sekolah negeri yang menjadi bagian dari pendidikan Indonesia, namun juga sekolah swasta. Oleh karena itu, keputusan ini tidak boleh hanya diterapkan kepada sekolah negeri.
"Seandainya yang dilarang hanya sekolah negeri sementara sekolah swasta diizinkan untuk berlabel RSBI, maka akan ada dualisme dalam sistem pendidikan Indonesia. Kami (Kemendikbud) tidak ingin nantinya ada dualisme," tambahnya.
Sementara itu, untuk nasib sekolah-sekolah yang dulunya berstatus RSBI, Nuh menuturkan bahwa pemerintah akan tetap memberi pendampingan dan perlindungan kepada sekolah-sekolah tersebut. Hal itu dilakukan agar kualitas dan prestasi yang telah dicapai oleh sekolah tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
"Pemerintah dan pemerintah daerah akan tetap memberikan perlindungan kepada mereka (sekolah RSBI), karena mereka juga produk dari kebijakan pemerintah dan tidak boleh diabaikan," imbuh Nuh.
0 Response to "Mendikbud Bingung Penghapusan RSBI untuk Negeri atau Swasta"
Post a Comment
Terima kasih telah berkunjung di Bestmechanic.blogspot.com semoga apa yang anda baca bermanfaat. Silahkan bergabung dengan Bestmechanic.blogspot.com dengan cara klik SUKA dalam LIKE BOX. dan saya tunggu kritik dan sarannya. Terima kasih.