Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di 11
kabupaten/kota ini ternyata 70 persen lebih habis untuk menggaji pegawai
negeri sipil (PNS). Pembangunan infrastruktur buat warga pun terancam
memble!
"Di era reformasi birokrasi, diharapkan birokrasi
semakin efisien dari sisi struktur maupun biaya. Namun faktanya, belanja
pegawai terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan belanja lebih banyak
dinikmati oleh alokasi pegawai. Di 302 daerah, belanja pegawai
menghabiskan lebih dari 50 persen anggaran. Bahkan di 11 daerah di
antaranya belanja pegawai mencapai 70 persen (APBD)," kata Koordinator
Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Maulana,
memaparkan data ini yang bersumber dari Kementerian Keuangan.
Hal ini dikatakan Maulana dalam jumpa pers
tentang 'Catatan Akhir Tahun Anggaran 2012' di kantornya, Jalan Mampang
Prapatan 4, Jalan K Nomor 37, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2012). Maulana menambahkan, padahal tunjangan besar bagi PNS itu tidak menjamin perbaikan pelayanan publik.
"Tunjangan besar, tidak dibarengkan dengan pelayanan
yang baik. Dengan belanja pegawai yang sebesar ini, belanja modal akan
tergerus oleh belanja pegawai. Maka pembangunan infrastruktur dan
peningkatan ekonomi juga terus tergerus," tambah dia.
Berikut 11 kabupaten/kota yang 70% lebih APBD-nya habis untuk gaji PNS:
1. Kota Langsa, NAD, 77 persen APBD
2. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 74 persen APBD
3. Kota Ambon, Maluku, 73 persen APBD
4. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 73 persen APBD
5. Kabupaten Bantul, DIY, 72 persen APBD
6. Kabupaten Bireun, NAD, 72 persen APBD
7. Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 72 persen APBD
8. Kabupaten Aceh Barat, NAD, 71 persen APBD
9. Kota Gorontalo, Gorontalo, 70,3 persen APBD
10. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 70,1 persen APBD
11. Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, 70,003 persen APBD
2. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 74 persen APBD
3. Kota Ambon, Maluku, 73 persen APBD
4. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 73 persen APBD
5. Kabupaten Bantul, DIY, 72 persen APBD
6. Kabupaten Bireun, NAD, 72 persen APBD
7. Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 72 persen APBD
8. Kabupaten Aceh Barat, NAD, 71 persen APBD
9. Kota Gorontalo, Gorontalo, 70,3 persen APBD
10. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 70,1 persen APBD
11. Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, 70,003 persen APBD
Sebelumnya Menkeu Agus Martowardojo mengeluhkan hal
serupa. Menkeu mengatakan kondisi tersebut jadi salah satu alasan
pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara perekrutan
PNS baru di tahun ini.
"Karena pemerintah daerah biaya pegawai mencapai 45%
dari APBD-nya. Bahkan daerah tertentu sampai 70%. Itu kan besar dan sisa
untuk belanja modal dan infrastruktur dan sosial itu semakin sempit.
Pengelolaan fiskal di pusat dan daerah baik, kita lakukan moratorium,"
jelas Agus Marto usai menghadiri sidak tes CPNS Kementerian Keuangan di
Balai Diklat Pelatihan Pendidikan Keuangan Kawasan Blok M, Jakarta
Selatan.
Butir terpenting dari kebjakan moratorium tersebut
adalah, semua jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh
merekrut pegawai di tahun 2012, kecuali untuk tenaga pegawai sektor
pendidikan, kesehatan, dan tenaga-tenaga yang sudah diikat.
0 Response to "11 Kabupaten/Kota yang 70% Angarannya Habis Untuk Gaji PNS"
Post a Comment
Terima kasih telah berkunjung di Bestmechanic.blogspot.com semoga apa yang anda baca bermanfaat. Silahkan bergabung dengan Bestmechanic.blogspot.com dengan cara klik SUKA dalam LIKE BOX. dan saya tunggu kritik dan sarannya. Terima kasih.